Hasanuddin Ali

Ada keganjilan yang sulit diabaikan ketika kita membaca capaian pembangunan Indonesia hari ini. Di satu sisi, kita menyaksikan penetrasi internet yang telah menembus lebih dari 90 persen di sejumlah kota besar, laju urbanisasi yang terus meningkat, serta pengeluaran per kapita yang menunjukkan tren kenaikan dari waktu ke waktu. Namun di balik deretan indikator kemajuan tersebut, tersimpan realitas yang jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu justru di wilayah-wilayah yang paling maju secara ekonomi dan digital, ketahanan keluarga menghadapi tekanan yang paling besar.

Temuan ini mengemuka dari analisis Family Stability Index (FSI) berbasis Principal Component Analysis (PCA) terhadap 32 provinsi di Indonesia, dengan pengecualian wilayah Papua akibat keterbatasan data. Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 – 2025.

Kajian dan analisis ini tentu saja memiliki keterbatasan, selain dari sisi wilayah, juga akan semakin menarik bila ditambahkan dengan variabel-variabel lain, misal tingkat pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keagamaan, dan variabel sosial lainnya.

Membaca Ketahanan Keluarga secara Sistemik
FSI dalam studi ini disusun melalui pendekatan multivariat yang menggabungkan empat indikator utama: tingkat perceraian, penetrasi internet, tingkat urbanisasi, dan pengeluaran per kapita. Pendekatan Principle Component Analysis (PCA) digunakan untuk mereduksi kompleksitas data, sekaligus menangkap pola hubungan yang paling dominan di antara variabel-variabel tersebut.

Komponen utama pertama (PC1) menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut bergerak dalam satu arah yang relatif konsisten mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai “tekanan modernisasi” terhadap institusi keluarga. Dengan menggunakan normalisasi z-score, setiap provinsi dapat dibandingkan secara lebih adil, meskipun memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda.

Penting untuk digarisbawahi bahwa FSI tidak dimaksudkan sebagai ukuran moralitas suatu wilayah. Indeks ini lebih tepat dipahami sebagai ukuran tekanan struktural yang dihadapi keluarga dalam proses transformasi sosial. Nilai FSI yang tinggi menunjukkan tekanan yang relatif lebih rendah, sementara nilai negatif mencerminkan kerentanan yang lebih besar dalam menghadapi dinamika perubahan.

Tiga Wajah Indonesia dalam Satu Cermin
Hasil klasterisasi mengelompokkan provinsi ke dalam tiga kategori utama yang menggambarkan tahapan berbeda dalam transformasi sosial keluarga di Indonesia.

Pada kelompok pertama, Traditional Buffer, kita menemukan wilayah-wilayah yang masih memiliki daya tahan sosial relatif kuat. Penetrasi internet dan tingkat urbanisasi yang belum terlalu tinggi tampaknya masih memberikan ruang bagi jaringan sosial tradisional untuk berfungsi sebagai penyangga. Ketahanan keluarga di wilayah ini tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi ekonomi, melainkan oleh keberlangsungan relasi sosial yang lebih erat dan komunal.

Sepuluh provinsi masuk dalam cluster ini, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat

Secara umum profil klaster Traditional Buffer adalah provinsi-provinsi dengan penetrasi internet rata-rata di bawah 72 persen, tingkat urbanisasi berkisar 30–60 persen, dan pengeluaran per kapita relatif moderat antara 11 hingga 17 juta rupiah per tahun. Yang menonjol adalah FSI z-score positif, dengan Sulawesi Barat memimpin di angka 3,21 dan NTT di posisi kedua dengan 3,04.

Kelompok kedua, Emerging Risk, berada pada fase transisi yang krusial. Wilayah-wilayah dalam kategori ini sedang mengalami percepatan modernisasi, tetapi belum sepenuhnya memiliki kapasitas adaptasi sosial yang memadai. Di sinilah ketegangan antara nilai lama dan realitas baru mulai terasa. Jika tidak diimbangi dengan intervensi kebijakan yang tepat, kelompok ini berpotensi bergerak menuju kondisi yang lebih rentan.

Sebelas provinsi dalam klaster Emerging Risk, dari Kalimantan Barat hingga Gorontalo, berada di zona transisi yang paling kritis dan paling rentan secara kebijakan. FSI mereka mengambang di sekitar nol, positif lemah atau negatif tipis.

Ini adalah provinsi-provinsi yang sedang bernegosiasi dengan modernitas. Penetrasi internet mereka sudah melampaui 73–80 persen, urbanisasi melaju ke kisaran 34–55 persen, namun jaringan sosial tradisional belum sepenuhnya tergeser. Ibarat seseorang yang sedang berdiri di ambang pintu, setengah tubuh masih di dalam rumah lama, setengahnya lagi sudah di luar.

Adapun kelompok ketiga, Modern Fragile, menghadirkan ironi paling dalam. Wilayah-wilayah dengan tingkat kemajuan ekonomi dan digital tertinggi justru menunjukkan tingkat kerentanan keluarga yang paling besar. Fenomena ini menantang asumsi klasik bahwa kemakmuran material secara otomatis akan memperkuat fondasi sosial.

Sebelas provinsi paling maju secara ekonomi dan digital Indonesia, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Timur, memiliki FSI paling rendah.

DKI Jakarta menjadi kasus ekstrem yang perlu dicermati secara serius. Dengan FSI z-score −4,48, selisih lebih dari dua poin dari provinsi di bawahnya, Jakarta adalah outlier sejati. Tingkat perceraian 35,3 persen, urbanisasi 100 persen, penetrasi internet hampir 87 persen, dan pengeluaran per kapita tertinggi nasional di 25,4 juta rupiah per tahun. Semua indikator “kemajuan” ada di sana. Namun FSI-nya terendah dari 32 provinsi.

Grafik scatter plot memperlihatkan pola yang semakin jelas ketika variabel ”penetrasi internet” dibaca bersama segmentasi klaster. Kelompok Traditional Buffer terkonsentrasi pada penetrasi internet rendah hingga menengah dengan tingkat perceraian yang relatif lebih rendah dan stabil, mencerminkan kuatnya peran jaringan sosial tradisional sebagai penyangga. Sementara itu, klaster Emerging Risk berada di zona transisi yang paling dinamis pada tingkat internet menengah-tinggi, variasi tingkat perceraian menjadi lebih lebar, menandakan fase ketidakstabilan adaptasi sosial.

Adapun klaster Modern Fragile menunjukkan pola paling konsisten: pada penetrasi internet tinggi (di atas ~80%), tingkat perceraian cenderung lebih tinggi dan mengelompok di kisaran atas. Ini mengindikasikan bahwa ketika modernisasi digital mencapai titik tertentu, ia berkorelasi dengan meningkatnya tekanan terhadap institusi keluarga. Dengan kata lain, grafik ini tidak sekadar menunjukkan korelasi, tetapi menggambarkan sebuah kurva transisi sosial dari stabilitas berbasis komunitas, menuju fase adaptasi yang rapuh, hingga kondisi modern yang lebih individualistik namun juga lebih rentan.

Empat Catatan Penting
Pertama, terdapat indikasi hubungan antara tingginya penetrasi internet dan meningkatnya angka perceraian. Meski tidak dapat disimpulkan sebagai hubungan kausal langsung, pola ini menunjukkan bahwa hiperkonektivitas digital dapat mengubah dinamika relasi dalam keluarga, terutama ketika tidak diiringi dengan kesiapan literasi sosial yang memadai.

Kedua, peningkatan kesejahteraan ekonomi tidak selalu sejalan dengan peningkatan ketahanan keluarga. Data menunjukkan bahwa wilayah dengan pengeluaran per kapita tinggi justru cenderung memiliki nilai FSI yang lebih rendah. Hal ini menegaskan bahwa kesejahteraan material tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kualitas relasi sosial.

Ketiga, kelompok Emerging Risk menjadi titik krusial dalam perumusan kebijakan. Pada tahap ini, intervensi masih memiliki peluang besar untuk mencegah memburuknya kondisi sosial. Investasi pada infrastruktur sosial seperti layanan konseling keluarga, pendidikan relasi, dan penguatan institusi komunitas menjadi semakin penting.

Keempat, perceraian perlu dipahami sebagai gejala, bukan semata-mata sebagai penyebab. Ia merupakan refleksi dari perubahan struktur sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya mobilitas, perubahan peran gender, serta pergeseran nilai dalam memandang institusi pernikahan.

Menata Ulang Arah Pembangunan
Temuan ini membawa pesan yang tidak sederhana: pembangunan yang berorientasi pada percepatan ekonomi, digitalisasi, dan urbanisasi belum sepenuhnya diimbangi dengan perhatian terhadap ketahanan sosial.

Bukan berarti modernisasi harus dihentikan. Yang diperlukan adalah pendekatan pembangunan yang lebih sensitif secara sosial yang memahami bahwa setiap percepatan perubahan selalu membawa konsekuensi terhadap struktur relasi manusia.

Penguatan ketahanan keluarga perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan. Ini dapat dimulai dengan menjadikan wilayah Emerging Risk sebagai prioritas intervensi, mengintegrasikan literasi relasi dalam sistem pendidikan, serta memasukkan indikator ketahanan keluarga ke dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Program bimbingan perkawinan pra-nikah, pusat konsultasi keluarga berbasis komunitas, dan penguatan peran lembaga keagamaan serta adat dalam mediasi konflik rumah tangga perlu diperkuat secara sistematis sebelum laju modernisasi melampaui kapasitas adaptasi sosialnya.

Pada akhirnya, keluarga tetap menjadi fondasi paling mendasar dalam tatanan sosial. Ketika fondasi ini melemah, pencapaian ekonomi setinggi apa pun akan sulit menopang keberlanjutan sosial dalam jangka panjang.