Hasanuddin Ali

Bayangkan dua anak Indonesia lahir pada hari yang sama , satu di Yogyakarta, satu di Papua. Keduanya tumbuh, bersekolah, dan tentu saja menjalani hari-hari mereka dengan cara yang sangat berbeda, termasuk juga soal makanan, apa yang ada di meja makan mereka setiap hari, dan berapa banyak pilihan makanan yang tersedia.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS) membuka jendela yang mungkin jarang kita lihat. Data yang digunakan adalah agregasi dari rata-rata konsumsi per kapita seminggu menurut kelompok makanan jadi per kabupaten/kota (satuan komoditas) di kabupaten/kota di setiap provinsi. Dengan menganalisis pola konsumsi 23 jenis makanan jadi di 38 provinsi. kita akan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar perbedaan menu dan selera soal makanan, tapi lebih jauh, ini adalah sebuah peta ketimpangan yang tajam, terukur, dan tersembunyi di balik angka-angka yang biasa kita lihat.

Angka yang paling mengejutkan adalah adanya kesenjangan antara dua ujung spektrum. Kalimantan Selatan, provinsi dengan konsumsi ”makanan jadi” tertinggi, mencatat indeks 15,28, sementara Papua Pegunungan hanya 1,04. Selisihnya hampir 15 kali lipat. Bukan dua kali, bukan lima kali, tapi lima belas kali lipat.

Yang membuat temuan ini lebih menarik adalah bahwa Kalimantan Selatan bukan Jakarta. Bukan pula kota metropolitan dengan deretan kafe dan restoran mewah. Ia adalah provinsi yang masyarakatnya punya kebiasaan kuat mengonsumsi kue basah seperti kue lapis, bika ambon, atau lemper sebagai bagian dari budaya makan sehari-hari. Ketika kebiasaan lokal bertemu dengan pasar yang tersedia, lahirlah angka konsumsi yang tinggi.

Dan soal gorengan (tahu, tempe, bakwan, dll.) adalah juaranya. Dari seluruh 23 komoditas makanan jadi yang dianalisis, gorengan menempati posisi pertama yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia dengan rata-rata nasional 2,255, hampir 50 persen lebih tinggi dari komoditas kedua, kue basah, yang mencatat 1,514. Gorengan bukan hanya makanan rakyat, ia adalah makanan Indonesia yang paling merata penyebarannya, hadir di hampir setiap sudut negeri ini.

Empat Klaster Wajah Konsumsi Makanan Indonesia
Analisis klaster provinsi berbasis konsumsi makanan menemukan empat segmen yang ceritanya sangat berbeda. Segmen pertama, “High Ready-Food Market“, terdiri dari sembilan provinsi dengan rata-rata konsumsi 13,22,  wilayah-wilayah yang pasarnya sudah jenuh dengan pilihan makanan jadi: Jawa, Bali, Banten, NTB, dan Kalimantan Selatan.

Di ujung yang lain, sembilan provinsi masuk ke dalam segmen “Low Intensity Eastern Market” dengan rata-rata hanya 4,79, hampir sepertiga dari segmen teratas. Ini bukan soal selera. Ini tentu saja disebabkan oleh banyak faktor, termasuk soal ketersediaan makanan, jumlah warung, akses distribusi, daya beli, dan infrastruktur yang memungkinkan seseorang memilih untuk membeli makanan jadi daripada memasaknya sendiri.

Di antara dua kutub ekstrem tadi terdapat dua segmen transisi. Sebelas provinsi di Sumatera dan sebagian di Kalimantan membentuk kelompok “Moderate Traditional-Processed” dengan rata-rata 10,60, pasar yang hidup tapi belum sekuat Jawa. Sembilan provinsi Sulawesi dan Kalimantan Barat masuk ke kelompok “Transitional” di angka 8,42.

Soto Sebagai Cermin Jawa, Gorengan Sebagai Benang Merah
Kalau gorengan adalah juara merata di sebagian besar provinsi, maka soto adalah juara dalam konteks identitas tertentu. DI Yogyakarta mencatat konsumsi soto, gule, sop, dan rawon tertinggi di Indonesia, sebesar 0,388, hampir setara dengan skor tertinggi nasi goreng yang dicatat oleh Sumatera Barat. Di sini kita melihat bagaimana data ekonomi menjadi cermin kebudayaan: Yogyakarta, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur adalah “kampung” soto, tempat dimana makanan berkuah ini bukan sekadar pilihan makan siang, melainkan bagian dari identitas.

Sebaliknya, nasi goreng justru bukan milik Jawa. Sumatera Barat memimpin dengan 0,386, diikuti DKI Jakarta 0,331 dan Bali 0,278. Jadi ada yang menarik di sini, masakan yang paling identik dengan Indonesia di mata dunia ternyata paling banyak dikonsumsi di Sumatera, bukan di Jawa.

Di sisi lain, NTT, Papua, dan Maluku konsisten berada di bawah rata-rata untuk hampir semua kategori. Ini bukan karena masyarakatnya tidak mau membeli makanan jadi , melainkan karena pilihan itu sering tidak tersedia, tidak terjangkau, atau tidak menjangkau wilayah mereka. Infrastruktur distribusi pangan yang timpang menghasilkan peta konsumsi yang timpang pula.

Analisis kuadran mempertegas ini. Dari 38 provinsi, 14 berada di kuadran pertama, tinggi di makanan jajanan sekaligus tinggi di makanan siap santap. Mayoritas adalah provinsi di Jawa dan Kalimantan Selatan. Tapi 14 provinsi lain, jumlah yang persis sama, berada di kuadran keempat: rendah di keduanya. Hampir seluruhnya adalah provinsi Papua dan sekitarnya.

Bukan Soal Selera, Tapi Soal Struktur
Melihat analisa data ini, godaan terbesar kita adalah kadang terlalu mudah menyimpulkan bahwa perbedaan konsumsi hanya sekadar cerminan soal selera. Seolah-olah ada daerah yang “lebih suka” makanan jadi, sementara yang lain “tidak terbiasa”. Namun, jika ditarik lebih dalam, pola yang muncul justru bukan soal preferensi, melainkan soal kemungkinan tentang apa yang tersedia, apa yang terjangkau, dan apa yang realistis untuk dipilih dalam keseharian.

Di wilayah seperti Jawa atau Kalimantan Selatan, makanan jadi hadir sebagai bagian dari ekosistem yang hidup, warung di setiap sudut lokasi, distribusi bahan baku yang relatif lancar, dan pelaku usaha yang berlapis dari skala kecil hingga besar. Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk membeli gorengan atau semangkuk soto bukanlah sebuah keputusan yang sulit, melainkan sesuatu yang mudah didapat dan dekat.

Sebaliknya, di banyak wilayah Indonesia timur, keputusan yang sama tidak selalu tersedia sebagai opsi. Jarak distribusi yang panjang, keterbatasan infrastruktur, hingga skala pasar yang lebih kecil membuat ekosistem makanan jadi tidak tumbuh dengan intensitas yang sama. Akibatnya, bukan hanya satu jenis makanan yang rendah konsumsinya, tetapi hampir seluruh kategori, sebuah pola yang menandakan keterbatasan akses, bukan variasi selera.

Analisis pola konsumsi makanan bukan lagi bercerita tentang potret kebiasaan makan, melainkan indikator tentang bagaimana sebuah sistem bekerja atau tidak bekerja. Ketika satu wilayah memiliki banyak pilihan dan wilayah lain hampir tidak punya, maka perbedaan konsumsi menjadi refleksi dari perbedaan kesempatan.

Kesenjangan yang terlihat, hingga belasan kali lipat, pada akhirnya berbicara tentang hal yang lebih mendasar daripada makanan. Ia menyentuh soal konektivitas, distribusi, dan juga situasi dan kondisi ekonomi daerah setempat.