Hasanuddin Ali

Pemilu 2024 mungkin akan diingat sebagai pemilu paling digital dalam sejarah kontestasi politik Indonesia. Bukan hanya karena hiruk-pikuk media sosial yang begitu dominan, tetapi juga karena untuk pertama kalinya Gen Z tampil sebagai kekuatan politik yang benar-benar menentukan arah kontestasi. Mereka bukan lagi sekadar penonton yang ramai di TikTok, Instagram, atau X, melainkan aktor yang ikut mengubah cara politik diproduksi, dipasarkan, diperdebatkan, atau bahkan dipersepsikan.

Selama ini ada stereotip yang melekat pada Gen Z sebagai generasi yang dianggap terlalu sibuk dengan media sosial, terlalu cair, mudah bosan, dan tidak cukup serius untuk terlibat dalam politik. dalam beberapa hal itu benar, namun kenyataan sebenarnya justru jauh lebih kompleks. Generasi ini mungkin tidak datang ke politik dengan bahasa ideologi seperti generasi sebelumnya, tetapi mereka hadir dengan bahasa baru yang lebih visual, emosional, digital, cepat, dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman sehari-hari.

Data KPU menunjukkan sekitar 46,8 juta Gen Z terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024 atau sekitar 22,85 persen dari total daftar pemilih tetap. Jika digabung dengan generasi milenial, jumlahnya mencapai lebih dari separuh total pemilih nasional, lebih tepatnya 54 persen. Ini berarti arah politik Indonesia ke depan, terutama dalam konteks pemilu 2029, hampir mustahil dipahami tanpa memahami cara berpikir generasi muda.

Masalahnya, banyak elit politik masih mencoba berbicara kepada Gen Z menggunakan pendekatan dan bahasa lama. Sebagian besar dari mereka masih menganggap politik hanya soal jargon, pidato di lapangan terbuka, baliho besar, atau jargon ideologis yang kaku. Padahal Gen Z tumbuh dalam dunia yang sama sekali berbeda. Mereka lahir bersama internet. Dunia digital bagi mereka bukan ruang tambahan, tetapi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Karena itu, cara mereka memandang politik juga berubah. Loyalitas terhadap partai semakin lemah, sementara kedekatan emosional terhadap figur menjadi lebih kuat. Mereka lebih pragmatis daripada ideologis. Mereka bisa mendukung seseorang hari ini dan berpindah dukungan esok hari bila merasa ekspektasinya tidak terpenuhi. Politik bagi mereka bukan lagi soal kesetiaan permanen, melainkan soal relevansi.

Di sinilah menariknya membaca perilaku politik Gen Z Indonesia. Dalam riset Alvara Research Center 2025, anak muda Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga tipologi besar: “Si Paling Eksis”, “Si Digital Banget”, dan “Si Santuy Abis”. Ketiganya menunjukkan bahwa Gen Z bukan kelompok homogen.

“Si Paling Eksis” cenderung aktif secara sosial, suka tampil, membangun jejaring, dan dekat dengan tren. Mereka relatif lebih mudah tersentuh oleh politik berbasis citra dan simbol. “Si Digital Banget” lebih rasional, tech-savvy, terbiasa melakukan riset, membaca visi-misi, dan membandingkan kandidat sebelum memilih. Sementara “Si Santuy Abis” cenderung lebih pragmatis dan dekat pada isu yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari.

Perbedaan ini penting karena selama ini politik sering memperlakukan anak muda sebagai satu blok tunggal. Padahal perilaku politik Gen Z sangat dipengaruhi konteks sosial, ekonomi, kelas, dan lingkungan digital yang mereka konsumsi.

Kita bisa melihatnya dengan sangat jelas pada Pilpres 2024. Fenomena “gemoy” menjadi salah satu contoh paling menarik tentang bagaimana politik Indonesia berubah menjadi sangat visual dan emosional. Figur politik tidak lagi dibentuk hanya melalui pidato atau debat kebijakan, tetapi melalui meme, video pendek, filter TikTok, dan budaya viral.

Banyak orang mungkin menganggap fenomena ini dangkal dan murahan. Namun justru di situlah letak transformasinya. Politik kini bekerja melalui logika algoritma. Yang viral sering kali lebih menentukan daripada yang substansial. Konten emosional lebih mudah menyebar dibandingkan dengan argumen rasional yang panjang. Dalam dunia media sosial, perhatian atau atensi adalah mata uang utama, dan Gen Z adalah generasi yang paling hidup di dalam ekosistem itu.

Ini menjelaskan mengapa influencer kini menjadi aktor politik baru. Bagi Gen Z, influencer terasa lebih dekat dan lebih autentik dibandingkan dengan politisi formal. Mereka merasa “kenal” secara personal karena setiap hari melihat keseharian sang influencer di layar ponsel. Fenomena parasocial relationship ini membuat kepercayaan dibangun bukan melalui institusi, melainkan melalui kedekatan emosional digital.

Akibatnya, politik hari ini tidak lagi bisa dimediasi sepenuhnya oleh partai, media arus utama, atau organisasi formal. Politik semakin dipengaruhi algoritma platform dan tokoh-tokoh digital yang sering kali tidak memiliki akuntabilitas politik formal.

Namun perubahan ini membawa paradoks besar.

Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi yang jauh lebih luas. Gen Z bisa ikut berdiskusi, membuat konten politik, menandatangani petisi digital, melakukan crowdfunding untuk isu publik, bahkan menggerakkan aksi massa dari ruang digital ke jalanan. Gerakan seperti #ReformasiDikorupsi, penolakan Omnibus Law, hingga #KawalPutusanMK menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi bahan bakar mobilisasi politik yang nyata.

Tetapi di sisi lain, ruang digital juga menciptakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi. Algoritma media sosial mendorong terbentuknya echo chamber, yakni ruang informasi yang hanya memperkuat keyakinan sendiri. Orang semakin jarang bertemu dengan pandangan berbeda. Yang muncul justru polarisasi, kemarahan, dan tribalitas digital.

Masalahnya bukan semata-mata soal kemampuan teknis menggunakan internet. Gen Z memang sangat cepat mengakses informasi, kreatif memproduksi konten, dan akrab dengan berbagai platform digital. Tetapi literasi digital bukan hanya soal kemampuan memakai teknologi. Literasi digital juga soal kemampuan memilah informasi, mengenali manipulasi, dan menjaga jarak kritis terhadap apa yang muncul di layar.

Dari sini kita bisa melihat bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi ujian baru. Politik bukan lagi pertarungan ide di ruang publik yang terbuka, melainkan kompetisi merebut perhatian di tengah banjir konten pendek dan emosi digital.

Sementara itu, di balik dinamika media sosial, ada persoalan yang jauh lebih mendasar: kecemasan ekonomi anak muda.

Data Sakernas Februari 2024 menunjukkan tingkat pengangguran usia muda mencapai 16,42 persen. Sekitar 9,9 juta Gen Z masuk kategori NEET, tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan. Banyak dari mereka akhirnya masuk ke gig economy sebagai pekerja informal, freelance, atau pengemudi ojol.

Ini penting karena pilihan politik anak muda tidak lahir di ruang kosong. Kecemasan ekonomi, ketidakpastian masa depan, mahalnya biaya hidup, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan layak membentuk cara mereka memandang negara dan pemimpin politik.

Gen Z mungkin sangat digital, tetapi isu yang paling mereka pedulikan tetap sangat konkret, terkait pekerjaan, penghasilan, kesehatan mental, lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Mereka ingin didengar, mereka ingin diajak bicara, tetapi juga ingin hidup yang lebih pasti.

Di saat yang sama, tingkat kepercayaan mereka terhadap partai politik relatif rendah. Berbagai survei, termasuk survei Alvara, menunjukkan kepercayaan Gen Z terhadap instrumen politik, partai, DPR/MPR/DPD selalu rendah. Ini memperlihatkan adanya krisis representasi dalam demokrasi kita. Anak muda masih mau memilih, tetapi tidak cukup percaya pada institusi politik formal.

Karena itu, demokrasi Indonesia ke depan kemungkinan akan semakin personalistik. Figur akan lebih penting daripada partai. Narasi emosional akan lebih kuat daripada ideologi. Politik digital akan lebih dominan dibandingkan dengan konsolidasi organisasi tradisional.

Pertanyaannya, apakah ini baik bagi demokrasi?

Tentu saja jawabannya tidak sesederhana optimistis atau pesimistis.

Kita tidak boleh memandang keberadaan Gen Z sebagai ancaman bagi demokrasi. Mereka justru menunjukkan bahwa demokrasi bisa dan sedang berubah bentuk. Mereka mungkin tidak membaca manifesto partai yang dogmatis, tetapi mereka sangat sensitif terhadap isu keadilan, inklusivitas, dan otentisitas. Mereka mungkin berbicara melalui meme dan video pendek, tetapi itu tidak berarti mereka apatis.

Masalah utamanya justru apakah institusi demokrasi kita mampu beradaptasi dengan perubahan ini.

Partai politik, misalnya, tidak bisa lagi hanya menjadikan anak muda sebagai vote getter atau dekorasi kampanye. Mereka harus benar-benar membuka ruang regenerasi dan melibatkan Gen Z dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah juga tidak cukup hanya membuat kampanye digital yang keren, tetapi juga harus menjawab kecemasan nyata tentang pekerjaan, kesehatan mental, dan kualitas hidup anak muda.

Kampus pun perlu mengambil peran lebih besar sebagai ruang literasi digital dan laboratorium demokrasi yang sehat. Sebab tantangan terbesar demokrasi digital bukan sekadar teknologi, melainkan kemampuan warga untuk tetap berpikir kritis di tengah banjir informasi.

Masa depan politik Indonesia kemungkinan besar akan ditentukan oleh satu pertanyaan, apakah demokrasi mampu berbicara dalam bahasa baru yang dipahami Gen Z?

Sebab generasi ini sedang tumbuh menjadi kelompok dominan, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga calon pemimpin Indonesia 2045. Mereka akan masuk parlemen, birokrasi, organisasi masyarakat, perusahaan teknologi, dan ruang-ruang pengambil keputusan lainnya.