Sejak terpilih dan terbentuknya pemerintah Jokowi-JK, Alvara Research Center telah melakukan dua kali survei untuk mengevaluasi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi-JK. Survei pertama dilakukan bulan Desember 2014 – Januari 2015, survei kedua dilakukan pada bulan Maret-April 2015 ini. Survei ketiga kali ini dilakukan pada tanggal 1 – 15 Oktober 2015 di 6 kota besar di Indonesia terhadap 1008 responden dengan usia 15 -54 tahun yang ada di perkotaan yaitu : Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Metode Sampling yang digunakan adalah Stratified Random Sampling dengan margin error sebesar 3.1%.  Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka (face to face interview) pada responden terpilih.

TINGKAT OPTIMISME PUBLIK INDONESIA

Tingkat optimisme publik terhadap kondisi ekonomi Indonesia terus menurun baik yang jangka panjang maupun jangka pendek, kondisi ekonomi Indonesia yang tidak baik selama selama 8 bulan terakhir ini mulai mengikis rasa optimisme publik terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Tingkat optimisme publik terhadap aspek politik dan keamanan Indonesia cukup stabil, ini berarti publik menilai konsolidasi politik yang dilakukan pemerintah Joko Widodo sudah mulai kelihatan hasilnya, publik juga sudah mulai melihat terjadinya stabilitas dibidang politik.

Berbeda hanya soal pemberantasan korupsi, optimisme publik terhadap pemberantasan korupsi relative lebih rendah dibanding aspek lain dan juga menurun dibanding survey bulan April 2015

Beban pemerintah Joko Widodo kedepan akan semakin berat, harus ada kebijakan luar biasa (extra ordinary policy) dari pemerintah untuk membangkitkan kembali rasa optimisme publik terhadap pemerintah Joko Widodo. Kebijakan itu terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi, antara lain pengentasan kemiskinan, stabilitas harga bahan pokok, dan penambahan lapangan kerja tetap harus menjadi prioritas.

 TINGKAT KEPUASAN PUBLIK TERHADAP PEMERINTAH JOKOWI-JK

Survei ini menujukkan kepuasan publik terhadap Presiden/Wapres Jokowi-JK pada bulan Oktober 2015 sebesar 59,3%. Jika dibandingkan 2 survei sebelumnya kepuasan publik terhadap  Presiden/Wapres Jokowi-JK terus mengalami penurunan, dimana kepuasan terhadap Presiden/Wapres Jokowi-JK periode Januari  2015 sebesar 77,2%, dan pada bulan April 2015 sebesar 64.5%.

Penurunan tingkat kepuasan publik ini masih disebabkan oleh kinerja pemerintah Jokowi-JK di sektor ekonomi yang masih belum dirasakan dampaknya oleh publik. Dengan menggunakan skala 1 (sangat tidak puas sekali) sampai 6 (sangat puas sekali), nilai kepuasan publik terendah terhadap pemerintah Joko Widodo terkait pengentasan kemiskinan (3,24), stabilitas harga bahan pokok (3,26), dan pemberantasan korupsi (3,40). Sementara itu nilai kepuasan publik tertinggi adalah terkait pelayanan kesehatan (4.02), pelayanan pendidikan (4.02), dan pelayanan transportasi publik (3.92)

Dalam riset ini Alvara juga memotret tingkat kepuasan terhadap penanganan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Kepuasan publik terhadap penanganan Asap di Sumatera dan Kalimantan sangat rendah, Publik sangat tidak puas terhadap penanganan asap di Sumatera dan Kalimantan, lebih dari 70%  publik tidak puas. Hal yang sama juga terkait stabilitas kurs rupiah, 60,9% publik tidak puas terhadap penanganan stabilitas kurs rupiah yang dilakukan pemerintah Joko Widodo.

Hal ini berdampak pada menteri-menteri yang menangani dua masalah ini, tingkat kepuasan publik terhadap Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya terjun bebas. Asap di Sumatera dan Kalimantan telah menyebabkan Siti Nurbaya turun predikatnya menjadi menteri bintang dua dan menempati peringkat paling bawah, padahal sebelumnya di bulan April 2015 Siti Nurbaya masih dipredikat menteri bintang tiga. Selain itu menteri yang termasuk bintang dua dihuni oleh sebagian menteri yang menangani bidang ekonomi.

Dari  3 kali survei ada 5 menteri yang secara konsisten selalu masuk sebagai “Menteri Bintang Lima” yaitu Susi Pudjiastuti, Khofifah Indar Parawansa, Anies Baswedan, Lukman Hakim Saifudin, dan Nila F Moeloek”.