Perkembangan industri riset di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sangat menggembirakan. Di bidang riset pemasaran, pemain riset global berdatangan dan ekspansi di Indonesia. Lembaga-lembaga riset dunia sudah menjadikan Indonesia sebagai basis utama mereka di kawasan ASEAN.

Hal yang sama juga terjadi di riset politik, hampir semua kandidat dalam pilpres dan pilkada menggantungkan nasibnya pada hasil survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey. Berbeda dengan riset pemasaran yang di dominasi oleh pemain global, di riset politik pemain lokal menjadi rajanya.

Hal ini tentu sangat menggembirakan karena posisi riset semakin di perhitungkan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Baik keputusan yang terkait strategi pemasaran di bidang bisnis, maupun keputusan strategi pemenangan kandidat di pilpres maupun pilkada.

Namun sayang berkembangnya industri riset yang semakin baik ini di nodai oleh perilaku beberapa lembaga riset/survey yang tidak elok dan  cenderung mengabaikan norma dan kode etik riset. Salah satu kode etik riset penting yang ada di Esomar (Asosiasi market and social research dunia) dan Wapor (world association for public opinion research) terutama yang menyangkut metodologi riset yang bersifat publik harus di pubilkasikan secara terbuka dan transparan.

Di dunia riset pemasaran, lumrah sekali kita lihat berbagai award silih berganti bermunculan, hampir tiap bulan ada saja award yang di keluarkan oleh berbagai lembaga riset dan media. Bahkan beberapa kalangan saat ini sudah sangat over supply award.

Ada tiga persoalan mendasar terkait pemberian award-award ini. Pertama terkait dengan metodologi. Salah satu kunci penting dari riset yang hasilnya digunakan untuk award adalah transparansi metodologi riset, metodologi ini bukan sekedar jumlah sampel dan margin of error yang di gunakan dalam survey, tapi yang lebih penting adalah teknik sampling apa yang digunakan dalam mendapatkan sampel-sampel itu.

Kedua, soal Independensi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa lembaga-lembaga riset itu memberikan berbagai award itu sekaligus untuk memperkenalkan lembaga riset mereka. Berlindung dibalik niat mulia memberikan penghargaan kepada perusahaan padahal sejatinya mereka “berjualan” ke target market mereka. Ini yang menyebabkan lembaga riset memberikan awar-award sendiri, seharusnya award-award diberikan oleh lembaga independen yang tidak terkait dengan kepentingan-kepentingan komersial dan memang murni untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berprestasi. Peran ini yang semestinya di lakukan oleh Perhimpunan Perusahaan Riset Pemasaran Indonesia (PERPI) yang sudah berdiri beberapa tahun lalu.

Ketiga, Kepentingan Bisnis. Perusahaan-perusahaan ternyata juga berkempetingan dengan award-award itu, mereka menggunakan award itu untuk beriklan, semakin banyak logo award yang ada di iklan mereka berarti semakin hebat juga produk mereka. Padahal dengan semakin banyaknya award-award itu sejatinya pola iklan dengan menggunakan award itu semakin “pasaran” untuk dilakukan.

Hal yang sama namun dalam bentuk yang lain juga terjadi di survey politik. Saat ini survey politik bukan lagi sekedar alat monitoring perolehan suara, tapi sudah di gunakan sebagai alat pembentukan opini publik dan menggiring calon pemilih untuk memilih kandidat tertentu.

Dalam survei politik harus jelas mana yang independent pollster dan survey mana yang dilakukan atas permintaan kandidat tertentu. Tidaklah etis hasil survei yang pembiayaan survey nya diberikan kandidat tertentu terus kemudian di publikasikan ke masyarakat melalui media.

Survey publik baik yang terkait dengan pemasaran maupun politik seharusnya bebas nilai, ia menjadi bagian dari wacana dan dialektika yang bisa di perdebatkan di ruang publik. Ketika sebuah hasil survey publik yang dihasilkan lembaga tertentu sudah terjangkiti nilai-nilai komersial didalamnya maka lembaga tersebut sejatinya sudah melacurkan sebuah hasil survei.

Wallahua’lam