Memutus Mata Rantai Paham Intoleran

Berakhirnya kontestasi pilpres 2019 menyisakan pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia ke depan yaitu meningkatnya paham intoleran ditengah masyarakat kita. Berbagai studi yang dilakukan berbagai lembaga survei menunjukkan trend yang sama.

Menggunakan definisi Dr Cahyo Pamungkas dari LIPI, Intoleransi adalah sebuah orientasi keagamaan yang menolak hak sosial dan hak politik dari kelompok agama atau kelompok etnik yang berbeda. Sedangkan radikalisme adalah penafsiran keagamaan yang bertujuan untuk mengganti sistem politik suatu negara.

Kenapa mengatasi paham intoleran harus lebih didahulukan dibanding radikalisme?. Kami percaya bahwa intoleran, baik pemikiran maupun tindakan, adalah pintu masuk pertama menuju radikalisme, dan radikalisme adalah pintu berikutnya menuju terorisme. Ketika kita bisa “meredam” paham intoleran maka radikalisme dan terorisme bisa dicegah sejak dini.

Dari mana kita bisa memulai memutus mata rantai paham intoleransi ditengah masyarakat kita?. Ada tiga langkah prioritas yang harus dilakukan, yaitu, Mulai dari kampus, Menemani peng-hijrah, dan Adanya ketegasan pemerintah.

Mulai dari Kampus.
Studi yang dilakukan Alvara Research Center tahun 2017 menyimpulkan bahwa kalangan terdidik berpotensi terpapar paham intoleran dan mahasiswa adalah salah satu yang paling tinggi.

Survei Alvara tersebut menunjukkan 17,8 persen mahasiswa yang setuju khilafah sebagai bentuk negara ideal. 1 dari 5 mahasiswa Indonesia setuju untuk memperjuangkan negara Islam.

Menariknya justru mahasiswa yang berlatar belakang keilmuwan eksakta justru lebih rentan terpapar paham intoleran dibanding mahasiswa yang berlatar belakang keilmuwan sosial.

Menurut saya ada tiga hal yang perlu dilakukan until menangkal paham intoleran dikampus. Pertama, menghidupkan kembali forum-forum diskusi lintas keilmuwan dikalangan mahasiswa. Kedua, menghadirkan literatur keagamaan yang lebih beragam dikajian keagamaan terutama yang dilakukan di masjid kampus. Selama ini kita tahu bahwa literatur keagamaan dimasjid-masjid kampus negeri hanya didominasi Sayyid Qutb dan Hasan Albana yang cenderung kaku dan litelaris.

Ketiga, harus ada kepedulian manajemen perguruan tinggi, dosen, dan aparatur perguruan tinggi untuk menunjukkan keberpihakan mereka dalam mengatasi paham intoleran dilingkungan mereka. Keberpihakan itu menurut hemat saya tidak sebatas hanya himbauan dan aksi simbolik, tapi harus diterjemahkan dalam regulasi yang membatasi penyebaran paham intoleran di kampus.

Menemani Peng-Hijrah.
Fenomena hijrah sedang berkembang pesat dikalangan umat islam, terutama muslim perkotaan. Fonemana ini tumbuh bersamaan dengan munculnya semangat keberagamaan yang tinggi. Mereka berlomba-lomba datang ke kajian keagamaan yang dilakukan di kantor-kantor atau dilingkungan perumahan tempat mereka tinggal.

Secara strata sosial, para penghijrah datang dari kelompol kelas menengah yang secara finansial sudah mapan.

Semangat keberagamaan yang tinggi ini kemudian ditunjukkan dengan dalam simbol dan tampilan di ruang publik yang ingin menunjukkan bahwa mereka sudah berubah, meninggalkan dunia “gelap” dan sekarang sudah menjadi lebih “baik”.

Namun demikian saya melihat beberapa penghijrah terjebak dalam pemikiran yang terlalu tekstual dan memandang bahwa yang merekalah yang paling benar dan orang lain salah, sehingga merekka terjebak dalam kehidupan yang tertutup dan eksklusif.

Memang bila kita liat diagram Dunning-Krugger Effect, seseorang yang baru belajar selalu dihinggapi perasaan superioritas ilusif, sudah merasa paling benar dan tahu segala hal. Karena itu kita harus dorong mereka ini untuk terus belajar, membuka wawasan, membaca, biar tambah pinter dan seiring waktu dan bertambahnya pengetahuan pada akhirnya mereka lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan pemikirannya..

Disinilah pentingnya guru yang menemani mereka untuk membimbing mereka menemukan jalan keagamaan yan welas asih dan ramah kepada siapapapun.

Selain itu para kyai dan ustadz juga harus membuka diri dan beradaptasi dengan hadirnya generasi baru muslim kota dan milenial ini. Adaptasi baik dari sisi konten maupun kemasan dakwah.

Ketegasan Pemerintah.
Pemerintah harus hadir secara utuh ditengah masyarakat, menunjukkan keberpihakan kepada kelompok-kelompok yang secara konsisten berusaha mewujudkan kehidupan yang berlandaskan toleransi dan keragaman.

Pemerintah disemua tingkatan, pusat dan daerah, juga tidak boleh abai dan harus menunjukkan sikap yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang kerap menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya.

Selain itu pemerintah juga harus “membersihkan” Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai BUMN dari paham intoleran da radikalisme. Bagaimana negara yang menggaji mereka sementara mereka justru melawan ideologi negara.

Kenapa ini penting? Karena dari survei Alvara menunjukkan justru 19,4 persen ASN dan 18,1 persen pegawai BUMN lebih setuju ideologi negara selain Pancasila.

Ketiga langkah ini tentu tidak mudah dan membutuhkan nafas panjang, karena itu tentu harus melibatkan semua stakeholder dari setiap elemen bangsa Indonesia.

Ketika paham intoleransi bisa diredam harapannya tentu akan mencul kehidupan yang lebih harmoni diantara masyarakat kita, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk Indonesia masa depan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s