Hasanuddin Ali

Pendahuluan: Politik Daerah Bukan Sekadar Bayangan Pusat

Pilkada serantak sudah berlangsung tahun lalu dan hasilnya sudah kita lihat bersama. Informasi mutakhir menunjukkan MK juga sudah memutuskan Pemilu ditingkat Pusat dan Pilkada akan dipisah waktu pelaksanaanya. Pilkada akan dilakukan 2 tahun setelah Pemilu tingkat Pusat.

Tulisan ini akan berfokus pada hasil pilkada tahun 2024 baik tingkat Provinsi maupun juga Kabupaten/ Walikota. Sejatinya, peta kekuasaan di level lokal jauh lebih dinamis, berlapis, dan penuh warna. Melalui analisis ratusan data Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota yang saya lakukan dengan pendekatan data sains dan network analysis, terbuka fakta-fakta baru yang membongkar mitos lama tentang koalisi partai di daerah.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam politik lokal merupakan refleksi dari peta kekuatan nasional, namun demikian ada arena tersendiri di mana strategi, aliansi, serta dinamika sosial-ekonomi lokal membentuk formasi koalisi yang tak selalu bisa diprediksi dari atas. Dengan kata lain, setiap Pilkada memperlihatkan wajah politik yang unik—tempat negosiasi, kompromi, dan bahkan rivalitas antar elit lokal berlangsung intens, seringkali terlepas dari garis besar intruksi pusat partai.

Blok Koalisi: Paket Nasional, Pragmatisme Lokal

Analisa data dalam studi ini membuka jendela baru untuk memahami bagaimana dinamika politik lokal di Indonesia bekerja secara lebih konkret. Melalui grafik-grafik batang, heatmap, dan network graph, tampak bahwa politik koalisi dalam Pilkada bukanlah semata permainan angka atau kalkulasi elektoral yang kering, melainkan hasil dari relasi-relasi kekuasaan yang terbentuk melalui sejarah, struktur organisasi partai, dan kalkulasi pragmatis yang sering kali melampaui garis ideologis. Dalam konteks ini, analisis ini bukan hanya alat bantu pemahaman, tetapi juga instrumen untuk mengungkap pola tersembunyi yang tidak selalu tampak dalam narasi politik sehari-hari.

Peta Koalisi Pilgub: “Core Block” Penguasa

Analisa data Pilgub memperlihatkan ada “core block” yang sulit tergantikan dalam setiap koalisi pemenang maupun koalisi penantang. Lima hingga enam partai nasional—Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS, dan PKB—hampir selalu ada di pusat kombinasi dua, tiga, bahkan empat partai paling sering.
Gambar dibawah ini menunjukkan Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Golkar, PSI, dan PKB sebagai partai dominan dalam banyak koalisi Pilgub, disusul oleh Nasdem, PPP, Hanura, PDIP, dan lainnya.)

Figure 1. 10 Partai Paling Sering Masuk Koalisi Pilgub

Jika diperluas ke kombinasi dua, tiga, atau empat partai, pola “paket core” ini semakin kuat. Paket “Gerindra & PAN”, “Gerindra & PKS”, “Demokrat & Gerindra” adalah duet favorit. Untuk tiga partai, “Demokrat & Gerindra & PAN”, “Gerindra & Golkar & PAN” sangat sering menang di berbagai provinsi.

Peta Koalisi di Kab/Kota: Core Tetap, Variasi Lebih Tinggi

Data Pilkada Kab/Kota ternyata memperlihatkan pola core yang hampi serupa, meski variasi partainya lebih besar. Selain Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Golkar, PKB, muncul nama Nasdem dan PPP sebagai “pemain utama”.

Figure 2. 10 Partai Paling Sering Masuk Koalisi Pilkada Kab/Kota

Koalisi dua partai seperti “Gerindra dan PKB”, “Gerindra dan Golkar”, “Gerindra dan Nasdem”, serta tiga partai seperti “Demokrat, Gerindra & Golkar” menjadi blok yang sangat sering muncul di daerah-daerah, memperlihatkan betapa kuatnya poros nasional mengakar di daerah.

Berbagai grafik batang diatas memperlihatkan sepuluh partai paling sering terlibat dalam koalisi di tingkat Pilgub dan Pilkada Kabupaten/Kota menjadi titik awal yang sangat informatif. Konsistensi kemunculan partai-partai seperti Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, PAN, dan PKB dalam berbagai formasi koalisi membuktikan bahwa terdapat poros kekuatan nasional yang tidak hanya kuat di tingkat pusat, tetapi juga mengakar dalam arena politik lokal. Dominasi ini mencerminkan kekuatan infrastruktur, kapasitas kaderisasi, serta kemampuan beradaptasi dengan konteks sosial-politik di berbagai daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Pilkada berlangsung dalam ruang politik lokal, aktor-aktor dominannya tetap berasal dari partai-partai besar nasional yang memiliki kelenturan untuk bermanuver lintas konteks.

Namun, keterlibatan partai-partai besar ini bukan berarti bahwa politik lokal bersifat seragam atau sepenuhnya dikendalikan dari pusat. Justru sebaliknya, ketika kita mengamati pola-pola koalisi yang terbentuk dalam berbagai daerah terutama untuk Pilkada tingkat Kabupaten/Kota, muncul variasi yang sangat tinggi. Kombinasi antara partai besar dan partai menengah atau kecil membentuk mozaik koalisi yang sangat beragam. Dalam hal ini, pragmatisme politik menjadi kunci. Koalisi tidak selalu dibentuk berdasarkan kesamaan ideologi, melainkan lebih pada potensi kemenangan, distribusi sumber daya, serta relasi personal antar elit daerah. Hal ini menunjukkan bahwa politik lokal adalah arena kompromi yang unik, di mana logika dominasi sering berdampingan dengan logika adaptasi.

Jaringan Koalisi: Membedah Semesta Partai-Partai

Untuk mendapatkan peta jejaring koalisi baik di tingkat Provinsi maupun Kabupate/Kota bisa dilakukan dengan menggunakan dua alat Analisa yaitu heatmap dan network graph. Melalui heatmap, blok-blok utama tampak sangat jelas—kotak antara Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Golkar, PKB selalu paling gelap. Ini menandakan intensitas koalisi sangat tinggi antar mereka.

 

Visualisasi heatmap memperdalam pemahaman kita terhadap intensitas hubungan antarpartai dalam pembentukan koalisi. Warna-warna gelap yang muncul antara partai-partai tertentu seperti Gerindra–Demokrat, Golkar–PAN, atau PKS–PKB menunjukkan bahwa kombinasi mereka bukan hanya sering terjadi, tetapi juga cukup stabil dan berulang. Di sinilah terlihat pola koalisi yang bisa disebut sebagai “paket modular”—kombinasi partai yang telah teruji efektivitasnya dan cenderung direplikasi dari satu daerah ke daerah lain. Pola semacam ini menciptakan efisiensi dalam pembentukan koalisi dan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses negosiasi. Namun, heatmap juga menunjukkan peran partai-partai kecil yang umumnya hanya hadir dalam relasi dengan partai besar, tanpa membentuk kombinasi yang berdiri sendiri. Ini memperkuat kesimpulan bahwa posisi mereka lebih sebagai ”pelengkap” administratif daripada pemain strategis.

Analisa Network graph memperlihatkan partai mana yang benar-benar menjadi pusat kekuatan (core), dan siapa yang “hanya” jadi pengikut.

Network Graph menyajikan peta yang sangat menarik tentang siapa yang benar-benar menjadi pusat kekuasaan dalam jaringan koalisi. Ukuran node yang besar dimiliki oleh partai-partai yang memiliki tingkat keterhubungan tinggi dengan aktor lain dalam koalisi. Tidak hanya sering hadir, mereka juga menjadi simpul tempat bertemunya berbagai aliansi. Partai seperti Gerindra, Demokrat, dan Golkar tampil sebagai aktor sentral—mereka memiliki kemampuan membentuk jembatan politik, memperluas jejaring, dan memainkan peran sebagai penentu arah koalisi. Sementara itu, partai-partai kecil atau yang memiliki node kecil lebih banyak berada di pinggiran jaringan, menunjukkan bahwa pengaruh mereka terbatas pada konteks-konteks tertentu, atau hanya hadir sebagai pendukung yang melengkapi formasi utama.

“Kingmaker”: Siapa Pengatur Lalu Lintas Koalisi?

Dengan teknik matematis network analysis, eigenvector centrality mengukur “pengaruh” partai di jaringan koalisi, bukan hanya dari banyaknya relasi, tetapi juga kualitas (terhubung dengan partai utama lain).

Pendekatan eigenvector centrality memberikan penilaian yang lebih tajam. Dengan melihat sejauh mana sebuah partai terkoneksi dengan partai-partai kuat lainnya, kita dapat mengukur tidak hanya frekuensi keterlibatan, tetapi juga kualitas pengaruh. Kita bisa melihat baik di Pilgub maupun Pilbup/Walkot, Gerinda selalu menjadi ”pusat gravitasi” koalisi. Menariknya, PDIP yang secara nasional sangat dominan justru tidak tampil sebagai simpul utama dalam banyak jaringan koalisi lokal. Hal ini bisa dijelaskan oleh kecenderungan PDIP untuk tidak selalu bergabung dalam koalisi atau memilih bertarung secara mandiri di banyak daerah. Keputusan strategis seperti ini dapat memperkuat citra ideologis partai, namun dalam praktik elektoral bisa membatasi fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika lokal. Sebaliknya, partai seperti PAN atau PKB yang lebih cair secara ideologis, justru mampu memainkan peran jembatan dan memperluas pengaruhnya melalui keterbukaan terhadap berbagai jenis aliansi.

Keseluruhan analisa diatas kita bisa melihat ada narasi yang lebih dalam dari sekadar siapa menang dan siapa kalah dalam Pilkada. Ia menunjukkan bahwa politik lokal Indonesia diwarnai oleh kombinasi antara struktur nasional dan dinamika lokal; antara patronase pusat dan kalkulasi pragmatis daerah; antara ideologi dan oportunisme. Dalam ruang ini, partai yang mampu membaca konteks, membangun jejaring, dan menjaga fleksibilitas cenderung lebih berhasil membentuk koalisi yang efektif dan berdaya saing.

Dengan kata lain, Pilkada adalah arena kontestasi politik yang tidak hanya mempertarungkan kandidat dan partai, tetapi juga mempertaruhkan kemampuan untuk membangun jembatan antar kekuatan yang berbeda. Dalam lanskap politik yang terfragmentasi, kemampuan menjembatani menjadi modal politik yang sangat berharga.

Kesimpulan: Politik Daerah adalah Arena Koalisi Dinamis

Meskipun politik daerah merupakan cerminan dari konstelasi politik pusat namun ternyata politik daerah lebih dinamis. Koalisi dalam Pilkada terbukti jauh lebih cair dan adaptif, memungkinkan hampir semua partai besar nasional untuk saling bertukar peran antara menjadi sekutu maupun lawan, tergantung pada konteks sosial, politik, dan kalkulasi elektoral di masing-masing daerah. Tidak ada peta koalisi yang benar-benar ajeg; yang ada adalah konfigurasi yang fleksibel dan dibentuk melalui negosiasi pragmatis antar aktor lokal.

Meski demikian, tetap terlihat adanya blok inti yang secara konsisten mendominasi arena politik lokal. Partai-partai seperti Gerindra, Demokrat, Golkar, PKB, PKS, dan PAN yang tergabung dalam KIM (Koalisi Indonesia Maju) menjadi semacam poros utama dalam berbagai kombinasi koalisi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan mereka menjadi role maker, menjadikan mereka aktor sentral yang hampir selalu hadir dalam kontestasi elektoral lokal.

Di tengah kontestasi di daerah tersebut, keberhasilan koalisi ternyata sangat ditentukan oleh kehadiran aktor yang berperan sebagai “kingmaker” atau “penjembatan”—yakni partai yang mampu menjalin hubungan lintas blok, membangun jembatan antara kekuatan yang berbeda, dan membuka ruang kompromi. Sebaliknya, partai yang terlalu eksklusif dan hanya setia pada satu konfigurasi koalisi, cenderung menghadapi keterbatasan ruang gerak dan kalah bersaing dalam jangka panjang. Politik lokal menuntut keluwesan, dan partai yang adaptif memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan menang.

Namun demikian, kekuatan lokal tidak boleh dipandang remeh. Dalam konteks tertentu—seperti di Aceh, Bali, atau beberapa kabupaten lainnya—partai lokal maupun tokoh-tokoh independen tetap memiliki daya tawar signifikan. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa mesin partai nasional sekalipun tidak selalu mampu mengungguli kekuatan sosial dan budaya lokal yang telah mengakar kuat.

Pada akhirnya, pemetaan koalisi berbasis data seperti yang dilakukan dalam analisis ini memberikan kontribusi penting bagi siapa pun yang berkepentingan dalam kontestasi Pilkada. Baik partai politik, kandidat, maupun pengamat, dapat menggunakan pendekatan ini sebagai alat bantu strategis untuk memahami lanskap kekuasaan, merancang koalisi yang efektif, dan menyesuaikan strategi kampanye sesuai dengan konfigurasi lokal. Di tengah kompetisi politik yang semakin kompleks, pendekatan berbasis data menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam menavigasi dinamika Pilkada di Indonesia.